Komisi 4 DPRD Jeneponto Pastikan 99 Persen Pemilu 2024 Tertutup

JENEPONTO, SULSEL - Tanpa bermaksud mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang Pemilu 2024, apakah dilakukan secara tertutup atau terbuka.

Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sudah memastikan 99 persen bahwa Pemilu 2024 dilakukan secara tertutup.

Baca juga: Tony Rosyid: Siapa Pasangan Ideal Anies?

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Jeneponto, H. Muhammad kepada Indonesiasatu.co.id, Kamis (01/01/2023).

"Saya yakin 99 persen tertutup, " beber anggota Dewan Jeneponto 4 periode itu.

Baca juga: Ilham Bintang: Tugas Pers Bukanlah Menjilat Penguasa

Begitu yakinnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tesebut, membatalkan niatnya maju bertarung pada kontestasi politik
di DPR Provinsi Sulawesi Selatan.

"Saya tidak maju kalau pemilihan tertutup lebih baik tinggal di rumah saja, na kita sudah tahu yang duduk itu pasti yang nomor urut 1. Pasti begitu karena aturan, " kata H. Muhammad.

Baca juga: Tony Rosyid: Lagi-Lagi, Anies Yang Disalahkan!

Sebab, menurut dia pemilihan tertutup besar kemungkinan tidak dicantumkan gambar Caleg. Melainkan, gambar partai saja yang dicoblos.

Lalu bagaimana bisa diketahui jumlah perolehan suara terbanyak kalau hanya gambar partai saja?. "Makanya saya mau lihat dulu seperti apa mekanismenya nanti, " imbuhnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Terlempar dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

"Kalaupun tertutup na adaji gambar Calegnya saya berusaha maju, tapi kalau hanya tanda gambar partai saja saya tidak maju, " tambahnya.

Artinya, kata dia, ketika dicantumkan nama dan gambar Caleg tentu perolehan suara dipersentasekan. Tetapi kalau gambar partai saja tidak ditahu berapa perolehan suara dari Caleg tesebut.

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

"Jadi ini yang belum saya tahu mekanismenya, apakah nanti ada masuk nama atau tanda gambar partai saja, " ucapnya.

Hanya bagusnya kalau pemilihan tertutup, tambah H. Muhammad, pengurus partai diberdayakan. Sebab, selama tiga periode ini pengurus partai tidak berdaya.

"Sebenarnya bagus kalau pemilihan tertutup karena pengurus partai diberdayakan. tidak ada pengurus orang kaya kalau di Kabupaten/kota, " ujarnya.

"Pemilu 2024 mendatang saya tidak mencaleg mi di Kabupaten, saya tidak berpatai mi. Saya sekarang tidak punya partai, " sambungnya.

Penulis: Syamsir.

Baca juga: Relawan Ibas Minta Elite Politik Pusat Tidak Tebar Fitnah